Collections

×

Header

Title

Author(s)

Subject(s)

ISBN/ISSN

Collection Type

Location

GMD



 First Page   Previous   2531   2532   2533   2534   2535   Next   Last Page 
PERBANDINGAN KONSUMSI LISTRIK AC SPLIT BERBAHAN PENDINGIN JENIS R-22 DAN JENIS R-32

PERBANDINGAN KONSUMSI LISTRIK AC SPLIT BERBAHAN PENDINGIN JENIS R-22 DAN JENIS R-32

Record DetailXML DetailCite
VARIASI KAPASITANSI KAPASITOR TERHADAP DAYA REAKTIF PADA MOTOR KAPASITOR

VARIASI KAPASITANSI KAPASITOR TERHADAP DAYA REAKTIF PADA MOTOR KAPASITOR

Record DetailXML DetailCite
PERBANDINGAN TEGANGAN PICU ELEKTRODA GATE TRIACE TERHADAP DAYA PADA MOTOR SATU FASA SHADED POLE

PERBANDINGAN TEGANGAN PICU ELEKTRODA GATE TRIACE TERHADAP DAYA PADA MOTOR SATU FASA SHADED POLE

Record DetailXML DetailCite
EFEKTIFITAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

EFEKTIFITAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Record DetailXML DetailCite

"""TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN "

Record DetailXML DetailCite
PENGGUNAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PENGGUNAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Record DetailXML DetailCite
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Permohonan Pembubaran Partai Politik Menurut Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Permohonan Pembubaran Partai Politik Menurut Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Record DetailXML DetailCite
PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG DALAM PENEGAKAN HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PEMILIK PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG DALAM PENEGAKAN HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PEMILIK PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Record DetailXML DetailCite
IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG

Record DetailXML DetailCite
WEWENANG MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

WEWENANG MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Record DetailXML DetailCite
 First Page   Previous   2531   2532   2533   2534   2535   Next   Last Page 

Search Result

Found 25507 from your keywords:
You currently on page 2531 of 2551 page(s)
Query took 0.17363 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly