"""Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk, saat mendapatkan pembinaan di Lapas, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut. Sesuai dengan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa hak "