"""Sengketa pertanahan dominan berhubungan dengan status kepemilikan hak atas tanah yang berorientasi pada motif ekonomi. Salah satu modus operandi dalam kasus tersebut, berhubungan dengan kepemilikan sertifikat ganda terhadap objek tanah yang sama dengan subjek hukum yang berbeda. Penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda dapat melalui Badan Pertanahan Nasional, dimana pihak BPN mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah, dan BPN berperan "